Kamis, 20 Februari 2020, WIB

Kamis, 05 Des 2019, 14:33:31 WIB, 28 View Wandoyo Wira Atmaja, Kategori : KEGIATAN BIDANG YAN SDK

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkaan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standart dan/atau persyaratan kesehatan . Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa makanan minuman yang tidak memenui standart, persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangan aman adalah pangan yang terbebas dari bahaya fisik, kimia dan biologis. Bahaya fisik jika pangan tersebut mengandung benda-benda yang membahayakan bagi tubuh manusia seperti kerikil, steples, rambut dan lain-lain. Bahaya kimia jika pangan tersebut mengandung bahan kimia berbahaya antara lain formalin, boraks, rhodamin b, dan zat-zat kimia lain yang membahayakan tubuh manusia. Sedangkan bahaya biologis jika pangan tersebut mengandung bakteri, kuman, jamur atau makhluk hidul lainnya yang membahayakan tubuh manusia. Pangan yang bermutu adalah pangan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti karbohidrat, protein, vitamin dan zat-zat lainnya yang dibutuhkan tubuh manusia.

Salah satu faktor resiko penyebab ketidak amanan dan ketidak mutunya pangan adalah Sumber Daya Manusia di bidang pangan. Pengetahuan dan prilaku pengelola makanan minuman sangat menentukan kualitas pangan itu sendiri baik dari segi keamanan maupun mutu. Untuk itu perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola makanan minuman yang aman dan sehat melalui Penyuluhan Keamanan Pangan.

Dasar hukum dilaksanakannya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi para penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan adalah :

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
  4. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Untuk itu Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi para penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan pada hari Selasa 26 Nopember 2019 bertempat di Dinas Kesehatan yang diikuti 43 peserta, dengan tujuan antara lain :

  1. Pengusaha Industri Rumah Tangga Pangan mengetahui dan faham tentang Perundang-undangan di bidang pangan, Keamaan dan Mutu Pangan, Higiene Sanitasi Pangan, Teknologi Proses Pengolahan Pangan, Cara Produksi Pangan Yang Baik, Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Kimia yang dilarang pada Pangan, Pelabelan dan Iklan Pangan
  2. Pengusaha Industri Rumah Tangga Pangan mampu menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dalam mengelola usaha pangan sehingga produk yang dihasilkan aman dan bermutu bagi konsumen.

Pangan berkemas dinyatakan aman dan layak dikonsumsi serta layak edar jika telah memiliki izin edar baik MD, ML maupun P-IRT. Izin edar MD dan ML diterbitkan oleh BPOM/BBPOM), sedangkan Izin edar yang berupa P-IRT adalah Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (Sertifikat P-IRT) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota melalui instansi terkait setelah melalui beberapa tahapan yaitu :

  1. Lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dibuktikan dengan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
  2. Hasil visitasi terhadap lokasi dan saran prasarana dan proses produksi dinyatakan layak dan memenuhi syarat kesehatan
  3. Hasil uji laboratorium terhadap sampel produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dinyatakan aman dan memenuhi syarat kesehatan.

Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi para penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan menghasilkan produk diterbitkannya Sertifikat Penyuluhak Keamanan Pangan sebagai salah satu syarat diterbitkannya Sertifikat P-IRT. Dari 43 peserta yang mengikuti Penyuluhak Keamanan Pangan dinyatakan lulus semua, sehingga yang bersangkutan berhak menerima Sertifikat Keamanan Pangan dan Sertifikat P-IRT.





Tuliskan Komentar